Penulis : Noor Fajar Asa
Ahlul Korup wal jama’ah memang tidak dapat dilihat secara tata kaedah bahasa Arab yang baik dan benar. Istilah tersebut adalah sebuah lelucon belaka, sindiran, atau “Sarkasme” dari kondisi bangsa ini yang terus menerus terpuruk akibat korupsi. Ahlul Korup wal Jama’ah kalaulah dapat diterjemahkan secara bebas berarti seseorang yang lihai (ahli dalam bidangnya), yang kebetulan ia sebagai orang yang mempunyai otoritas atau memegang kekuasaan, ia mengkoordinir tindak korupsi dan membagikannya kepada seluruh pihak terkait. Mungkin inilah susahnya menyeret sang koruptor ke peradilan dikarenakan sang penegak hukum pun dari mulai kroco sampai elit sudah kecipratan hasil haram sang koruptor.
***
Korupsi Menurut Sudut Pandang Hukum
Dari sudut pandang hukum, korupsi berasal dari bahasa latin, “Corruption” dari kata kerja “Corrumpere” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok, mencakup unsur-unsur; melanggar hukum yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, dan memperkaya pribadi atau diri sendiri.
Pada umumnya, masyarakat menggunakan istilah “Korupsi” untuk menyebutkan serangkaian tindakan-tindakan terlarang melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain.
Menurut pendapat Prof. Dr. Rommly Atmasasmita, SH, LL, M, korupsi di Indonesia sudah merupakan wabah penyakit yang tidak mudah untuk segera dicegah, apalagi diberantas, sehingga sangat tepat kiranya jika dinyatakan bahwa pencegahan tampak lebih manjur dari pemberantasan.
Ada dua alasan menurut beliau mengatakan demikian.
Pertama, alasan historis, yaitu pada masa kerajaan di Nusantara, kebiasaan memberikan upeti kepada raja merupakan suatu kewajiban seluruh rakyat. Di masa Modern, terutama setelah masa kemerdekaan, kebiasaan tersebut tetap terus berlanjut, ditambah lagi dengan kebiasaan orang Tionghoa yang sudah menjadi perilakunya memberi hadiah sebagi ucapan terima kasih kepada abdi negara yang telah turut membantu kelancaran usahanya. Kebiasaan ini bertambah marak, terutama karena mereka memberikan sesuatu kepada abdi negara itu tidak merasa dirugikan, tetapi biaya-biaya tersebut dimasukkan kepada cost pengeluaran usaha.
Kedua, lemahnya produk penegak hukum, khususnya di bidang pemberantasan korupsi.
***
Korupsi Menurut Bahasa
Istilah korupsi dalam bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang/dana (negara) atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (orang lain). Koruptif yaitu bersifat korupsi. Koruptor yaitu orang yang melakukan penyelewengan (menggelapkan uang) yang dipercayakannya kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
Kolusi yaitu kerja sama rahasia untuk maksud yang tidak terpuji; persekongkolan. Nepotisme yaitu kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama jabatan, pangkat, di lingkungan Pemerintahan; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri, terutama jabatan, pangkat, di lingkungan Pemerintahan; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.
***
Sebab-sebab Korupsi
Istilah korupsi saat ini sudah mendunia. Hampir semua negara mengecam tindakan korupsi. Karena praktek korupsi dibenci setiap orang beragama. Orang yang korup tidak memiliki hati nurani, karena nikmat Allah SWT berupa jabatan, kekuasaan, dan kekayaan yang diberikan Allah SWT tidak mereka syukuri dengan membantu (ta’awun) untuk meringankan beban rakyat, terutama kaum dhuafa. Justru mereka memungkarinya dengan kebijakan korup, kolusi, dan nepotisme.
Korupsi sama dengan mencuri dan memakan harta atau hak orang lain atau lembaga yang dilakukan dengan cara batil melawan hukum Allah SWT maupun hukum negara. Kenapa terjadi? Sebabnya antara lain :
Pertama, karena ia miskin, gaji/upah/honor atau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup primer bagi keluarganya sehari-hari/bulan, dan kesempatan itu ada baginya.
Kedua, karena orang itu berpenghasilan cukup, bahkan berlebih, tetapi memiliki kesempatan dan situasi mendukung untuk melakukan tindak korupsi.
Ketiga, mungkin karena tindak korupsi itu sudah menjadi kebiasaannya, atau sudah membudaya, malahan ia gelisah hidupnya bila tidak melakukan korupsi, karena lingkungannya sangat mendukung untuk itu.
Keempat, bisa juga tindak korupsi itu sesuatu yang terpaksa dan ikut-ikutan karena sistem yang terjadi, seolah-olah semua setuju, termasuk isteri dan keluarganya, memberi dorongan selagi ada kesempatan memperkaya diri dan keluarga.
***
Jenis-jenis Korupsi
Pada hakekatnya, menurut Prof Dr. Amien Rais, korupsi dapat dibedakan menjadi tiga Jenis :
Pertama, ekstrortif korupsi, yaitu merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi/perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Misalnya seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan pada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan izin usaha, perlindungan terhadap usahanya, dan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha tersebut.
Kedua, korupsi manipulatif, yaitu merujuk pada usaha kotor yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Misalnya seorang atau sekelompok konglomerat memberi uang kepada bupati, gubernur, menteri, atau pejabat terkait (sekarang ditambah anggota legislatif), serta para aparat penegak hukum agar segala peraturan atau pun putusan yang dibuat dapat menguntungkan mereka.
Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, kemenakan, saudara dari pejabat. Diharapkan perlakuan istimewa tersebut dapat membagi rejeki antar mereka saja. Dapat dijadikan contoh ialah perlakuan istimewa guru terhadap anak murid yang kebetulan mengikuti les yang dajarkan olehnya.
Selain tiga jenis korupsi di atas, masih ada jenis korupsi yang amat berbahaya, yaitu korupsi subversif destruktif, yakni bentuk-bentuk kekayaan negara, aset bangsa/alam yang seharusnya diselamatkan, seperti di dalamnya ada ilegal loging, penambangan dan penjualan pasir pantai ke luar negeri, penyelundupan TKI, dan yang lainnya.
***
Korupsi Menurut UU
Pengertian korupsi menurut UU adalah segala tindakan penyelewengan penggunaan uang/dana atau penyelewengan kekuasaan yang berhubungan dengan uang/dana milik negara, merugikan secara langsung. Hal tersebut diatur dengan UU yang khusus, seperti dalam UU RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu diperbaharui dengan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Lalu terbit Keppres No. 44 Tahun 2000 yang mengatur mengenai “Komisi Ombudsman Nasional”. Ditambah lagi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk tindakan penyelewengan uang/dana non pemerintah atau tidak merugikan negara secara langsung, dinamakan Tindak Pidana Penggelapan. Hal tersebut diatur tersendiri dalam KUHP selama UU lain tidak mengaturnya. Misalnya seseorang yang melarikan secara sepihak uang warisan, seorang rektor memakan premi dari uang asuransi mahasiswa, dan lain-lain.
***
Korupsi Menurut Islam
Menurut pendapat Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA, Sekretaris Umum MUI Jateng, yang dimuat pada salah satu harian ibukota mengatakan bahwa mengenai kejahatan pengambilan kekayaan orang lain secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri, digunakan terminologi sariqah (pencurian). Selain itu, dibahas juga ikhtilaf (menjambret), khiyanah (menggelapkan), ikhtilas (mencopet), al-nahb (merampas), dan al-ghasb (menggunakan tanpa seizin).
Dalam Al-Qur’an surat Ali Imran [3] : 161, dinyatakan, “Barangsiapa yang berkhianat (korupsi?) dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianati itu.”
Dalam Sahih Al-Bukhari juga dijelaskan makna yang kutipan sebagian haditsnya, “Maka demi zat yang diri Muhammad di dalam gengamanNya, tidaklah khianat/korupsi salah seorang dari kalian atas sesuatu, kecuali dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa di lehernya. Kalau yang dikorupsi itu adalah unta, maka ia akan datang dengan melenguh.” (Riwayat Bukhari, lihat juga Riwayat Muslim).
Dalam pandangan Islam, korupsi (mencuri, suap) dan sejenisnya sangat dilarang dan haram hukumnya. Bahkan Allah SWT mengutuk mereka yang melakukan korupsi, sebagaimana dinyatakan, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal : 27).
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu jabatan, kemudian kami beri gaji, malahan yang diambilnya selebih dari itu, berarti suatu penipuan.” (HR. Abu Daud).
Rasulullah SAW juga mengingatkan, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara.” (HR. Ahmad dan Hakim).
Berdasarkan isyarat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW tersebut, jelas sekali bahwa tindak korupsi (KKN) sangat merugikan rakyat, merugikan perekonomian dan keuangan Negara, merendahkan martabat manusia dan bangsa di mata Allah maupun bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena sangat membahayakan, maka Islam melarang kita untuk mendekatinya, sebagaimana tindakan preventif ketika Allah melarang kita mendekati perbuatan zina.
***
Korupsi di Indonesia
Begitu transparan dan derasnya praktek korupsi yang terjadi di lingkungan kita, juga menyeret banyak pelaku di dalamnya. Bahkan ironisnya, korupsi juga dilakukan oleh mereka yang beragama dan paham terhadap agama. Misalnya saja sebagaimana disebutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Depertemen Agama adalah salah satu lembaga pemerintahan yang terkorup di Indonesia setelah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Tentu saja ini tidak masuk akal, sebab lembaga ini adalah lembaga yang diisi oleh mayoritas mereka yang ahli dan paham tentang agama.
Lebih tragisnya lagi, seorang menteri agama sekelas Said Agil Munawar pun terjerat dalam praktek korupsi penggunaan Dana Abadi Umat (DAU), hingga kini ia harus mendekam di jeruji besi. Begitu pula fenomena yang terjadi belakangan ini, tidak sedikit kalangan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang juga disebut-sebut sebagai penerima dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dari Rakhim Dahuri.
Sebenarnya, kalau ditelusuri lebih jauh, bukan hanya para pemuka agama kelas elit saja yang juga terlibat dalam praktek korupsi, kalau kita mencermati ke bawah. Juga banyak terjadi praktek korupsi di lingkungan keagamaan seperti di organisasi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan (seperti pesantren) yang kadang kala memang sulit ditempuh penelusurannya secara hukum.
Pada bulan Agustus 2002 yang lalu, bertempat di asrama haji pondok gede Jakarta Timur, Majelis Bahsul Masail Nahdhatul Ulama mengeluarkan fatwa mengenai korupsi. Salah satu yang cukup menggegerkan ialah ada anjuran untuk tidak menyalati jenazah koruptor.
Menurut NU, memandang korupsi sebagai pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dikategorikan sebagai pencurian (sariqah) dan perampokan (nahb). Karena itu, NU menawarkan hukuman yang layak bagi koruptor, minimal potong tangan dan maksimal hukuman mati. “Korupsi itu lebih serius dari pencurian biasa. Korban pencurian biasa hanya perorangan atau keluarga. Kalau yang dirugikan korupsi, bisa ratusan ribu orang,” kata sekretaris Komisi C, Masdar Farid Mas’udi.
Perkara utang dan korupsi ini menjadi perhatian serius para kiai NU, bukan hanya karena dampak buruknya di dunia, melainkan juga buntutnya di akhirat itu tergambar pada beberapa hadits yang dijadikan pertimbangan hukum draf Bahsul Masail, seperti hadits riwayat Turmudzi yang menyatakan bahwa pahala penghuni kubur akan ditangguhkan sampai utangnya dilunasi.
Begitu juga hadits riwayat Bukhari, bahwa pada hari kiamat nanti, utang itu akan dibayar dengan pahala kebaikannya. Bila belum cukup, dosa pemilik piutang dipikulnya pada pengutang. Bahkan dalam hadits riwayat Muslim, dinyatakan bahwa Allah akan membebaskan semua dosa orang yang mati syahid, kecuali masalah utang. Saking seriusnya, surat Al-Baqarah ayat 282 sampai panjang lebar menuntun aturan main utang–piutang.
Di sisi lain, pada level duniawi, para kiai NU disadarkan oleh kenyataan demikian membelitnya beban utang kita. Itu tampak ketika akhir Mei lalu, PBNU menyelenggarakan Lokakarya tentang utang luar negeri. Dari sana diperoleh data bahwa jumlah total utang Indonesia kurang lebih sebesar US$ 140 miliar. Jika itu dibebankan pada 207 juta penduduk, maka per kepala menanggung beban sekitar US$ 700. Padahal pendapatan perkapita penduduk Indonesia sebesar US$ 650 per tahun.
Muncullah beberapa pertanyaan di Bahsul Masail, “Benarkah utang negara sebagai utang pribadi warga negara? Siapa yang bertanggung jawab membayarnya? Bila warga negara meninggal dunia, dan utang negara belum lunas, apakah ia kena sanksi hadits-hadits di atas?”
Masdar F. Mas’udi menilai wajar bila kalangan pesantren selalu mengaitkan problem dunia ini dengan akibat di akhirat. “Karena persoalan hidup ini bermuara ke akhirat, itulah ciri khas pandangan keagamaan. Kalau bukan bicara akhirat, ya bukan agama. Komisi C Bahsul Masail ini akhirnya memutuskan bahwa utang negara bukan merupakan utang warga negara secara orang per orang.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof Dr. Said Aqil Siradj mengatakan, perbuatan zina merupakan dosa besar. Namun, melakukan korupsi dosanya jauh lebih besar, karena dampak dari perbuatan itu lebih besar dan menyangkut masyarakat luas, yakni bangsa Indonesia. “Ya, zina itu dosa besar, tapi dosa korupsi itu lebih besar lagi karena berkaitan dengan hak anak Adam dan dampaknya yang sangat besar.”
Menurut doktor jebolan Universitas Ummul Quro Mekkah itu, perlakuan publik dan aparat penegak hukum terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi seharusnya lebih berat daripada pelaku perbuatan zina. “Kalau orang melakukan zina, dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh agar dosanya diampuni. Nah, kalau orang melakukan korupsi, ia tidak hanya cukup membaca istighfar, tapi juga harus mengembalikan uang yang dikorupsi, karena itu hakkul Adami,” katanya.
Kang Said menambahkan, orang yang melakukan korupsi seharusnya harus lebih punya rasa malu karena perbuatannya. Ia melihat, para pejabat negara yang merampas uang rakyat banyak yang tidak punya rasa malu, karena masih bebas berkeliaran ke mana-mana. “Orang berzina harus malu, tapi melakukan korupsi juga harus lebih malu lagi,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), KH. AN Nuril Huda. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan korupsi uang milyaran atau triliunan rupiah, lebih besar daripada perbuatan zina.” Pernyataan itu, bukan berarti ia membela orang yang melakukan zina. “Bukan bermaksud membela orang yang berzina, dosa orang korupsi itu lebih besar. Negeri ini hancur karena korupsi. Jadi, pejabat Negara yang melakukan perbuatan zina dan korupsi, harus diperlakukan sama. Jangan sampai korupsi dipandang sebagai masalah remeh,” ungkap Kiai Nuril, demikian ia akrab disapa.
Kiai Nuril mengatakan, di negeri ini, orang yang melakukan korupsi tidak punya rasa malu. Bahkan, banyak pejabat yang melakukan korupsi, tapi masih bangga tampil di depan umum, dan tetap menjadi pejabat. Padahal, selain dosa besar, korupsi juga merugikan orang banyak. “Mestinya orang yang korupsi juga punya malu. Sekali lagi, ini bukan berarti membela orang yang zina. Kita ingin setiap pejabat negara yang bersalah diperlakukan sama, baik melakukan perbuatan asusila maupun mengambil hak milik orang lain,” tegasnya.
***
Korupsi Menurut Para Tokoh
Mengutip pendapat sosiolog Abdul Rahman Ibn Khaldun, sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Untuk memenuhi belanja kemewahan itulah kelompok yang memerintah terpikat untuk melakukan korupsi. Korupsi kelompok penguasa menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi. Kesulitan-kesulitan ini pada gilirannya menjangkit korupsi lebih lanjut. Gejala korupsi membengkak menguasai tingkah laku, tidak saja birokrasi negara, tapi juga dunia usaha dan seluruh anggota masyarakat.
Prof. Nasikun dalam Gregori Baum (1975) dalam bukunya Relegion and Aliention : A Theological Reading of Sociologi, menyebutkan, bahwa carut marut kehidupan keagamaan yang tengah terjadi seperti tingginya praktek korupsi ini, sangat boleh jadi memiliki sumber yang paling mendasar dalam konsepsi teisme tradisional yang selama ini kita anut, yang melihat Tuhan berada sangat jauh di atas langit, jauh di atas kehidupan dan sejarah umat manusia, sebagai “Outsider”, “God Out There”, dan “God Over and Above History”.
Hal yang senada juga pernah dilontarkan oleh Asghar Ali Engineer (2003), menurutnya, perkembangan teologi umat Islam yang berpihak pada keterbukaan dan kemanusiaan kini tenggelam dalam teologi yang lebih bersifat metafisik yang berada di bawah bayang-bayang filsafat spekulatif neo-Platonian (Engeneer, 2003; 87-90). Sehingga fungsi kemanusiaan yang diusung dalam teologi Islam tidak mampu menjajaki alam kehidupan yang riil, karena hanya berada dalam aspek yang abtraks. Dalam konsepsi teisme yang demikian, kita memahami Tuhan sebagai sesuatu tidak berhubungan langsung dengan perilaku manusia. Sehingga dalam konteks yang demikian, manusia menjadikan sesuatu yang berada pada kondisi tertentu dan momen tertentu. Akhirnya agama hanya dimaknai sebagai hubungan vertikal dengan Tuhannya tanpa mementingkan hubungan horizontal dengan sesamanya. Sehingga ketika seseorang sudah menyelesaikan ibadah yang bersifat ritualistik seperti shalat, ibadah haji, zakat, dan sebagainya, dianggap sudah selesai dalam memenuhi panggilan dan ajaran agama. Maka menyangkut persoalan-persoalan kemanusiaan dan etika hidup sesama makhluk Tuhan menjadi terbaikan. Bahkan bagi tipikal orang yang beragama seperti ini, sangat mudah untuk memperjualbelikan agama, merampok atas nama agama, demi mewujudkan hubungan vertikal tersebut. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan ritualistik zakat, mereka bisa saja dengan menggunakan dana korupsi dan sebagainya, sehingga terkesan mereka sudah melakukan hubungan vertikal, walaupun dengan cara koruptif. Begitu juga ketika mereka pergi haji dengan dana umat, seakan-akan ritual mereka dengan Tuhan telah selesai, walaupun dana haji yang dipergunakan melalui merampok uang rakyat.
Maka ke depan, agar agama menjadi bagian dalam kontrol sosial, umat beragama meminjam pendapatnya Kuntowijoyo (1991), harus bisa menjadikan teologi keagamaan bukan sekedar bentuk ilmu tentang ketuhananan, namun teologi yang mampu berperan sebagai instrumen untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan yang lebih menekankan aspek refleksi empirisnya. (Kuntowijoyo, 1991; 286). Jadi, teologi diformulasikan bukan sekedar untuk memahami realitas sosial, namun juga mengarahkan dengan membentuk suatu peradaban alternatif yang sesuai dengan cita-cita etik dan profetik tertentu.
Begitu pula pendapat Samuel Rayan (1987), seorang Rohaniwan terkemuka di India, menurutnya, untuk mewujudkan misi keagamaan dan untuk membangun kembali moralitas keagamaan, maka agama-agama yang hidup di Asia (seterusnya baca : Indonesia) di masa mendatang, harus melengkapi praktis teologi. Di antaranya; Pertama, praktis teologi yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa sosial yang handal di atas teori-teori sosial kritis. Kedua, praktis teologi yang mampu mengembangkan teologi pembebasan. Ketiga, praktis teologi yang mampu mendefinisikan ulang struktur ajaran-ajaran sosial mereka dalam hubungannya dengan problema kemanusian. Jadi, ungkapan Rayan tersebut jelas, bahwa umat beragama tidak berheti pada praktis teologi pada tingkat simbolik. Sebaliknya, agama harus berperan aktif dalam transformasi sosial masyarakat.
***
Pencegahan Korupsi
Islam menawarkan beberapa konsep mencegah (terapi) terhadap terjadinya tindak korupsi.
Pertama, meningkatkan iman dan budaya malu. Dengan iman, setiap orang meyakini bahwa ia selalu diawasi oleh Yang Mahakuasa. Wallahu maakum haitsu kuntum (Allah bersamamu di mana saja kamu berada). Rasulullah SAW mengingatkan; Iman dan malu kawan seiring. Bila salah satu (iman) terangkat, malunya juga hilang. Karenanya, Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang tidak akan berzina bila ia beriman, seseorang tidak akan mencuri bila ketika itu ia beriman.
Kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Ini sendi keutuhan bangsa. Salah satu tugas Rasulullah SAW adalah beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Syauqi Bey dalam salah satu syairnya; Suatu bangsa tetap utuh dan jaya selama masih menjaga akhlaknya, namun bangsa itu akan hancur bersama kehancuran akhlaknya.
Ketiga, penegakan hukum. Hukum harus tegas, tanpa diskriminasi dan adil terhadap siapa pun yang melanggarnya.
Keempat, contoh teladan dari pemimpin. Hendaknya pemimpin memberi teladan kepada yang dipimpin dan rakyatnya. Perbuatan, perkataan, dan sikap baik harus dimulai dari pemimpin yang paling tinggi. Mulai gubernur hingga kepada desa.
Kelima, pengamalan syari’at Islam secara kaffah. Syari’at Islam merupakan terapi untuk menanggulangi berbagai problema umat. Setiap orang beriman dan bertakwa akan menjaga dirinya dari setiap kesalahan (dosa). Dia tidak hanya taat kepada Allah dan RasulNya, tapi juga taat atas perintah dan larangan. Ia juga patuh kepada kepada hukum positif yang berlaku, baik KUHP maupun UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Dan terakhir, menurut penulis, dalam rangka membangun dan menjadikan agama sebagai kekuatan moral, maka pemeluk agama harus mampu menjadikan ajaran agama sebagai etos dan bukan mitos bagi kehidupan umat. Bagaimana agama bisa berbicara lantang menghadapi berbagai praktek korupsi, bukan agama yang mendorong untuk perilaku korupsi. Karena pada dasarnya agama sudah menyimpan ribuan spirit untuk menjadikan umat dan kehidupan ini menjadi lebih baik. Semuanya tinggal dan tergantung bagi siapa dan bagaimana si pelakunya dalam merespon keberadaan sebuah agama.
Sumber : http://kotasantri.com/pelangi/jurnal/2009/09/19/ahlul-korup-wal-jamaah
Mantan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. mengatakan, dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2010 mendatang, sistem silang antarsekolah akan diterapkan untuk para peserta UN dari kalangan SMA dan MA.
SMA Islam Ahmad Yani pada tanggal 7 Oktober 2009 kedatangan para tamu mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) dalam rangka program PPL (Praktek Pengalaman Lapangan). Para mahasiswa dari Unnes ini terdiri dari berbagai jurusan berjumlah seluruhnya 12 orang dengan rincian : Pendidikan Biologi 3 orang, Pendidikan Sosiologi 3 orang, PKLO 2 orang, Pendidikan Geografi 2 orang dan PJKR 2 orang.
Alhamdulillah, pada tahun ini Kepala Sekolah kami, Dra. Sri Suharsih dan suami beliau, Drs. Muhammad Akhyas, bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ibu Kepsek beserta suami merupakan guru senior di sekolah kami yang sangat berjasa dalam pengembangan dan kemajuan sekolah. Ibadah haji ini merupakan hadaiah terindah dari Allah kepada beliau berdua atas keikhlasan dan baktinya kepada dunia pendidikan yang tanpa lelah.
Soursop, buah dari pohon Graviola adalah pembunuh alami sel kanker yang ajaib dengan 10.000 kali lebih kuat dari pada terapi kemo.
Komentar Sahabat