Komersialisasi, Politisasi dan Kastanisasi Pendidikan

3 06 2010

Nenek-moyang kita adalah bangsa besar: berpikir besar, berjiwa besar, berhati besar dan berkarya besar. Candi Prambanan-Borobodur-candi-candi  yang berjajar dari Sabang-Merauke, keraton-keraton yang masih tegar-tegak, bangunan-bangunan tempat ibadah yang masih kokoh kuat mekipun telah dibangun ratusan tahun silam merupakan wujud nyata bangsa besar. Kini, kita menjadi bangsa yang tak berdaya: banyak hutang, kalah bersaing dalam semua segmen: ekonomi-pendidikan-olahraga-perdagangan.

Sebagai negara maritim terkaya di dunia, kita tak berkemampuan menyejahterakan rakyat. Alih-alih menyejahterakan, garam dan ikan pun kita impor. Sebagai negara agraris yang subur dan kaya-raya, kita menjadi lumpuh dengan impor beras, kedele, gula, terigu, serta buah-buahan. Bermimpi menjadi negara industri, kita hanya berkemampuan ‘berlisensi’. Kenapa kita tidak mampu berdiri tegak sebagaimana nenek-moyang yang mampu membangun Borobudur, Prambanan dan keraton-keraton? Alienasi-komersialisasi-politisasi pendidikanlah jawabnya.


Alienasi-Komersialisasi-Politisasi

Pendidikan di sekolah, sebagai lembaga didik, dalam arti yang paling mendasar adalah bantuan agar seseorang dapat meneruskan pendidikan keluarga dalam mengembangkan dirinya sehingga berkemampuan menentukan benar-salah (dewasa intelektual), baik-buruk (dewasa moral), pantas-tidak pantas (dewasa afeksional), berkemampuan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri (dewasa sosial)  dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Artinya, pendidikan sekolah harus dipahami sebagai berpangkal pada murid, berbasis pada murid, dilaksanakan oleh murid, dan demi kepentingan murid.   Pendidikan harus menjadi suatu proses didaktis. Setiap pendidikan, khususnya di sekolah, harus merupakan proses pembelajaran: sedikit demi sedikit, langkah demi langkah sehingga membantu agar yang dipelajari oleh murid  semakin terintegrasikan ke dalam diri murid. Oleh sebab itu, pendidikan berkaitan erat dengan keadaan nyata manusia yang belajar, teman belajarnya, konteks hidup, dan guru pelajarannya.

Pengalaman nilai dan pembentukan pribadi yang integral melalui pembelajaran harus bertumpu pada konteks budaya, sosial, ekonomi, adat-istiadat, tradisi, kepercayaan, bahkan politik yang bertumbuh dan berkembang sebab murid memulai proses pendidikan sejak di tengah keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Seluruh pendampingan perasaan, pikiran, tindakan selalu dalam konteks hidup dan kehidupannya.

Sifat dasar sekolah dan pembelajaran adalah merangsang dan mendorong kreativitas murid. Murid harus berkemampuan memilih apa yang dipelajari, belajar bagaimana belajar, cerdas dalam bersikap, dan  terbuka atas pembaharuan.  Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga murid mampu menciptakan kultur pribadi yang dapat mengembangkan daya pemahaman, penerapan, dan inovasi-inovasi kreatif.

Disintegrasi Bangsa

Fenomena ”kastanisasi pendidikan” Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional  (SNN), dan Sekolah Reguler (SR) merupakan wujud pengingkaran arah-tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Perilaku diskriminatif yang berdampak sistemik dalam proses bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sebuah pengingkaran sejarah dan pengingkaran kodrati sebagai manusia Indonesia yang berumah ”Pancasila”, yang beralamat UUD 1945, serta yang berprinsip bersama-sama menjadi satu, sama untuk bersendiri-sendiri.

Kastanisasi pendidikan  yang kini semakin merebak  harus disikapi sebagai kegagalan proses integrasi bangsa. ”Bangunlah Jiwanya,” sebagaimana kita ucapkan lantang setiap menyanyikan ’lagu kebangsaan” (yang seharusnya menjadi pijakan pembangunan) tergantikan dengan ’komersialisasi dan politisasi’. Artinya, uanglah yang mahakuasa!

Pengotak-ngotakan pendidikan sebagai imbas alienasi, komersialisasi, politisasi pendidikan menghidupsuburkan ’disintegrasi bangsa’. Pelajar sebagai ’pemilik sah republik ini’ terindoktrinasi paham dikotomi: kaya-pintar-sukses dan miskin-bodoh-gagal. Marak dan merebaknya ’gang motor’, ’tawuran pelajar’, tawuran suporter, selayaknya dikritisi dalam alur pemikiran ini.
Selayaknya, pemerintah mengevaluasi  kebijakan kontraproduktif dan diskriminatif: amandemen UU Sisdiknas. Modernisasi pendidikan hingga ke pelosok negeri  wajib hukumnya. Pasti, tetap dalam koridor ”bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya,” mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bersama-sama menjadi satu dan sama untuk bersendiri-sendiri.

Kastanisasi Guru Dan Siswa

Kebijakan pemerintah tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penuh kontradiksi. Tahun 2004 Presiden SBY mencanangkan guru sebagai profesi. Prinsip profesionalitas guru seperti tertuang dalam UUGD pasal 7 ayat (1) poin f salah satunya menyatakan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Kenapa masih dalam undang-uandang yang sama kental dengan nuansa diskriminasi yang lebih memprioritaskan guru PNS dan mengabaikan guru swasta?
Contoh lain, dalam pedoman penentuan peserta sertifikasi guru 2008 mengatakan, kuota guru yang berstatus PNS minimal 75 persen dan maksimal 85 persen, kuota bukan PNS minimal 15 persen dan maksimal 25 persen, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah (Doni Koesoema A, Kompas;11/9/2008).
Maka aneh, jika peraih medali olimpiade matematika atau fisika banyak dari sekolah swasta yang dididik guru swasta. Penggerak pendidikan bagi masyarakat rimba di pedalaman seperti Butet Manurung yang sama sekali tak mengerti apa itu PNS. Kepopuleran novel dan film Laskar Pelangi berlatar sekoalah swasta, Muhammadiyah. Tetapi pemerintah teramat sangat menyanjung guru PNS dan menganaktirikan guru swasta yang berbuntut pada kecemburuan sosial.
Pemerintah telah terjebak pada prosedural tanpa menimbang sisi substantif. Prosedur yang sengaja digadang-gadang untuk berpihak pada kelompok tertentu. Kastanisasi guru ditegaskan melalui UU, PP, ketentuan-ketentuan lain, iklan, pernyataan presiden, dan ancaman menteri. Berdampak kesenjangan semakin lebar, kecemburuan tak bisa dibendung lagi. Itulah bencana pendidikan yang bernama kastanisasi guru.

Tak hanya guru yang menjadi objek kastanisasi dari pemerintah. Muridpun dikastanisasi dengan dikeluarkannya ketetapan mengenai sekolah berstandar internasional (SBI), sekolah rintisan bersatandar internasional (RSBI), sekolah standar nasional (SSN), sekolah negeri dan sekolah swasta. Kebijakan pemerintah membuat sekolah berstatus RSBI dan SBI menurut Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menjadikan sistem ‘kastanisasi’ di bidang pendidikan.

Pada saat ini, sejatinya pemerintah sedang membuat sejumlah sekat-sekat pada dunia pendidikan. Tengok saja macam-macam status sekolah yang ada di negara ini, ujarnya. Mulai dari sekolah reguler, sekolah percontohan, sekolah RSBI, SBI dan lain-lain.

“Pemerintah seperti meniru kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada jaman dulu. Ada sekolah untuk pribumi, kulit putih dan China,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/5).

Sekarang, seakan-akan ada sekolah khusus melayani orang kaya, khusus orang pintar dan ada sekolah bagi keluarga melarat. Padahal seyogianya sekolah menjadi tempat akulturasi bagi orang miskin dan kaya.

Langkah yang dilakukan pihak sekolah dinilai sudah kebablasan. Konsep RSBI, misalnya, sejatinya menurut Ade adalah upaya dari pemerintah untuk memancing peningkatan mutu sekolah. Itulah sebabnya sekolah berstatus RSBI dan SBI masih mendapat alokasi anggaran dari Depdiknas dan Pemda sebesar rata-rata Rp500 juta per sekolah.

Kalaupun hendak meminta pungutan dari orang tua, logikanya, kata Ade, sekolah bersangkutan wajib membuat renstra terlebih dahulu. Misalnya, sekolah membuat program kerja selama satu tahun. Lalu dihitung kebutuhan dananya.

“Dari situ kebutuhan bisa dikalkulasi. Dari prediksi kebutuhan dana setahun, dikurangi dengan bantan alokasi bantan dana pemerintah pusat dan daerah, baru sisa kekurangan dana bisa minta dari orang tua murid. Jadi sangatlah aneh kalau membuat pungutan di awal.”

Terkait RSBI, ICW menemukan, beberapa sekolah kualitas SDM gurunya tidak memiliki standar kompetensi memadai. “Banyak guru yang tidak bisa bahasa Ingris,” bebernya.(mediaindonesia.com).

Kastanisasi ini mengingatkan kita pada jaman penjajahan Belanda dulu. Dimana penduduk pribumi dibatasi dalam memperoleh pendidikan. Hanya kalangan ningrat saja yang bisa mengenyam pendidikan. Sungguh malang, negeri yang sudah merdeka selama 64 tahun masih meniru kebijakan kolonial Belanda.


About these ads

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.