Ujian Nasional, Untuk Sementara Dilarang MA

26 11 2009

Mahkamah Agung (MA) melarang ujian nasional (UN) yang digelar Depdiknas. Kasasi gugatan UN yang diajukan pemerintah ditolak MA. Seperti tertuang dalam situsnya,   Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding). Dalam amar putusan tersebut dinyatakan : “Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; II. Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; III. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; dan IV. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro, tersebut; Membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 September 2009, dengan Majelis Hakim H. Abbas Said, SH selaku Ketua Majelis; H. Mansyur Kartayasa, SH, MH dan R. Imam Harjadi, SH, selaku anggota, serta Tuty Haryati, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga. Dalam isi putusan ini, para tegugat yakni presiden, wapres, mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Pemerintah juga lalai meningkatkan kualitas guru.

Nah bagaimana pendapat pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Putusan MA mengenai Ujian Nasional ini? Berikut yang saya dapatkan untuk sementara ini (saya kutip komentar Bapak-bapak ini dari Situs Resmi Menkokesra, Liputan 6, OkeZone, PosKota Online, SoloPos, TribunJabar dan Kompas

Mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK):
“Sebaiknya Mendiknas mengajukan PK (Peninjauan Kembali)”
“Pelaksanaan UN selama tiga tahun terakhir ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Tanpa standardisasi nilai, para pelajar tidak akan mau belajar keras”
“Selama tiga tahun terakhir ini pemerintah sudah serius meningkatkan kualitas guru. Saya juga tidak setuju jika UN dikatakan tidak manusiawi”.


Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh
“Kita akan koordinasikan dulu,”
“Masalah tersebut bukan sekedar menang atau kalah dalam putusan di MA tetapi lebih menuju kepada kemajuan pendidikan di Indonesia”.
“Kami akan bicarakan masalah ini dengan unsur terkait lainnya. Soal larangan UN boleh saja dilakukan tetapi tetap harus ada upaya memajukan pendidikan di Indonesia, mungkin teknisnya yang akan dikaji lagi,”

 

Kepala BSNP, Djemari Mardapi :
“BSNP dan Depdiknas tetap akan berkoordinasi untuk menanggapi putusan MA ini”
”Kalau dilewatkan, yang rugi bangsa kita juga, BSNP tidak akan mempermasalahkan jika pada akhirnya UN dihapuskan. BSNP, selama ini hanyalah lembaga independen yang ditugasi Depdiknas untuk menyelenggarakan UN. Nantinya, kemungkinan kami akan membuat standar pendidikan dan kurikulum saja,”

Anggota BSNP, Mungin Edi Wibowo :
“Ujian Nasional sangat penting. Tanpa Ujian Nasional kualitas tidak bisa diukur secara nasional, hanya lokal saja,”
“UN dilakukan untuk meningkatkan pemetaan mutu program satuan pendidikan dan juga sebagai proses seleksi, juga UN bisa sebagai bahan pertimbangan dan pemberian bantuan kepada yang sudah lebih ataupun masih kurang,”
“Yang namanya ujian ada yang lulus, ada yang tidak. Yang tidak lulus artinya kompetensi belum mencapai yang ditetapkan,”
“Kami akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,”
“Pelaksanaan UN hanya melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, di mana pada pasal 63 tentang standar nasional pendidikan, penilaian belajar dilakukan oleh guru, kemudian oleh satuan pendidkan sekolah, dan yang ketiga oleh pemerintah melalui UN”.
“Dan dilakukan untuk menilai kompetisi peserta didik antara lain pada mata ilmu pengetahuan dan teknologi. Lulus ujian juga bagaimanapun bergantung pada anak belajar sungguh atau nggak, guru-guru memenuhi syarat atau tidak dan apakah belajar di kelas sudah sesuai materi dalam kurikulum,”
“Penyelenggaraan UN secara obyektif, transparan, dan akuntabel tetap diperlukan. Sebab, hasilnya dapat digunakan untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional, menentukan kelulusan, serta digunakan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi. Namun, UN hanya salah satu indikator penentu kelulusan, sebab masih ada beberapa indikator lain yang menjadi penentu kelulusan seperti ujian akhir sekolah (UAS)”

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, Mansyur Ramli
“Kami belum dapat salinan putusan MA itu. Jadi kita belum tahu persis apa amar putusan dari kasasi. Sebenarnya tidak ada penolakan UN. Putusannya itu bahwa memerintahkan pemerintah sebagai tergugat untuk meningkatkan mutu guru, perbaikan sarana, dan prasarana serta profesionalisme,”
“Namun, pada prinsipnya, menghargai putusan tersebut. Hanya saja, pemerintah ingin melihat pertimbangan hakim agung dalam memutuskan penolakan kasasi tersebut. Apakah karena kecurangan yang terjadi atau penyimpangan selama proses UN? Setelah itu,kita bicarakan dengan berbagai stakeholders,”
“Depdiknas, mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan kembali (PK) atas amar putusan penolakan kasasi oleh MA jika pada akhirnya pemerintah memang memandang bahwa UN sungguh-sungguh sangat penting dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional yang belum dipertimbangkan MA. Sebenarnya keberadaan UN masih diperlukan sebagai upaya pemetaan dan pendorong semangat belajar peserta didik”.
“Jadi bukan UN ditolak, tapi ada perbaikan. Sejak 2005, kita melakukan perbaikan UN, mengurangi stres peserta didik dengan melakukan ujian ulang, yang tidak lulus bisa mengikuti ujian nasional,”

Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan:
“Ada tiga opsi sebenarnya yang kita sarankan untuk pemerintah terkait UN ini. Pertama, meminta pemerintah memperbaiki sistem pendidikan nasional secara mendasar dan komprehensif, meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan serta akses informasi yang lengkap sebelum membuat kebijakan UN, dan ketiga merevisi peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan”

Salah seorang orangtua murid pelopor pengaduan UN ke LBH, Kristiono:
“Kemenangan ini bukan hanya untuk saya. Saya hanya perantara, ini kemenangan anak didik. Buat semua anak-anak yang sudah menjadi korban UN,” “Harapan saya supaya sistem pendidikan ini jangan sampai mengorbankan anak-anak. Sistem pendidikan harus dikembalikan seperti semula,”

Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Education Forum, Gatot Goei
“Presiden RI harus merevisi kebijakan UN dengan menghapusnya sebagai syarat utama kelulusan. Yang dipermasalahkan masyarakat adalah menggunakan UN sebagai syarat satu satunya kelulusan”.
“UN tidak berpengaruh sama sekali, anggaran tiap tahun dikeluarkan tapi tidak meninggalkan apapun kecuali masalah baru. Kita tidak mempermasalahkan kecuali ke perguruan tinggi. Yang kita permasalahkan adalah UN sebagai syarat satu-satunya kelulusan,”
“Untuk mengubah sistem itu, Mendiknas diminta membangun sistem pendidikan yang lebih baik jika UN ditiadakan dengan putusan kasasi MA ini”

Demikianlah, untuk sementara kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari permasalahan ini; yang jelas sebagai peserta didik ada atau tidaknya ujian nasional ini, toh tetap saja kita harus berada di dalam koridor sebenarnya bahwa kita harus terus bersemangat meraih ilmu; begitu juga dengan bapak dan ibu guru, tetap ikhlas mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa. Lantas, bagaimana pandangan kita?

sumber : http://sepenggal.wordpress.com/2009/11/25/ujian-nasional-untuk-sementara-dilarang-ma/


Aksi

Information

One response

26 11 2009
nisheneesha

ukuran standard yang bagaimana, kalau kemudian mengabaikan ukuran nilai-nilai moral ? kalau dengan UN, pihak-pihak yang terlibat lebih mengutamakan hasil daripada proses, entah apapun jalan/cara yang ditempuh, lantas dimanakah letak kemanfaatan UN ? nonsens

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: